Banjarmasin, 13 September 2026 – Gubernur Kalimantan Selatan meraih penghargaan The Sraya Recognition sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dalam mendorong pemberdayaan perempuan di daerah. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai langkah yang diarahkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, baik melalui penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas, maupun perluasan kesempatan berpartisipasi dalam berbagai sektor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang inklusif. Perempuan dinilai memiliki posisi strategis tidak hanya dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar program yang telah berjalan dapat diperkuat dan memberikan manfaat lebih luas. Komitmen itu diharapkan mampu menciptakan kesempatan yang semakin setara bagi perempuan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu aspek yang terus mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Perempuan mempunyai potensi besar untuk terlibat dalam berbagai bidang, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga pendidikan, pelayanan publik, ekonomi kreatif, serta kepemimpinan. Namun, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, termasuk keterbatasan akses terhadap pelatihan, modal, teknologi, dan kesempatan pengembangan usaha. Pemerintah daerah mempunyai peranan dalam memperkecil hambatan tersebut melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran. Pendampingan juga diperlukan agar perempuan dapat meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan. Dengan dukungan yang memadai, kontribusi perempuan terhadap perekonomian daerah dapat terus meningkat.
Penguatan ekonomi menjadi salah satu jalur penting dalam meningkatkan kemandirian perempuan. Banyak perempuan di Kalimantan Selatan terlibat dalam kegiatan usaha skala rumah tangga maupun usaha mikro, kecil, dan menengah. Aktivitas tersebut dapat berkembang menjadi sumber pendapatan keluarga apabila didukung kemampuan manajemen, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi digital. Pelatihan mengenai pemasaran, pengelolaan keuangan, pengembangan produk, dan penggunaan platform digital dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemerintah daerah juga dapat memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas. Pendekatan tersebut memungkinkan program pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut hingga peningkatan kapasitas usaha.
Selain ekonomi, pendidikan dan peningkatan keterampilan menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi perempuan. Kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dapat membuka pilihan yang lebih luas ketika memasuki dunia kerja maupun membangun usaha. Perubahan teknologi juga membuat kemampuan digital semakin dibutuhkan dalam hampir seluruh sektor. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempelajari teknologi, mengembangkan keterampilan profesional, serta mengikuti perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Program peningkatan kapasitas harus mampu menjangkau perempuan dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada masyarakat di pusat perkotaan.
Perhatian terhadap perempuan juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pemberdayaan tidak dapat berjalan optimal apabila perempuan masih menghadapi diskriminasi, kekerasan, maupun keterbatasan dalam memperoleh perlindungan. Pemerintah daerah perlu memastikan layanan pengaduan dan pendampingan dapat diakses masyarakat yang membutuhkan. Penanganan kasus juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah, aparat, tenaga kesehatan, pendamping, dan berbagai unsur terkait. Pencegahan menjadi bagian yang sama pentingnya melalui edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Kesadaran mengenai penghormatan terhadap hak perempuan perlu terus diperkuat agar perubahan berlangsung dalam jangka panjang.
Penghargaan The Sraya Recognition juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Sebuah penghargaan tidak seharusnya menjadi titik akhir, melainkan pengingat bahwa masih terdapat pekerjaan yang harus dilanjutkan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan mempunyai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Jumlah peserta pelatihan, misalnya, perlu dilihat bersama perkembangan usaha atau peningkatan pendapatan setelah program selesai. Pendekatan berbasis hasil membantu pemerintah mengetahui program yang efektif dan bagian yang masih membutuhkan perbaikan. Dengan evaluasi berkala, penggunaan anggaran dan sumber daya dapat semakin tepat sasaran.
Kondisi geografis Kalimantan Selatan juga menjadi pertimbangan dalam menjalankan program pemberdayaan. Kebutuhan perempuan di kawasan perkotaan dapat berbeda dengan masyarakat yang tinggal di desa maupun daerah yang aksesnya lebih terbatas. Karena itu, kebijakan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sepenuhnya sama untuk seluruh wilayah. Pemerintah kabupaten dan kota mempunyai peranan penting dalam menerjemahkan program sesuai karakter masyarakat setempat. Data yang akurat dibutuhkan untuk mengetahui kelompok yang paling membutuhkan dukungan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi kunci agar manfaat program dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dari pembangunan yang inklusif. Keterlibatan perempuan memungkinkan pengalaman dan kebutuhan mereka ikut dipertimbangkan ketika kebijakan dirancang. Partisipasi tersebut dapat berlangsung mulai dari lingkungan desa, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintahan. Semakin beragam latar belakang orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin luas pula perspektif yang dapat digunakan untuk melihat suatu persoalan. Perempuan juga perlu mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Kesempatan tersebut dapat membantu melahirkan lebih banyak figur perempuan yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.
Keberhasilan program pemberdayaan pada akhirnya membutuhkan dukungan lebih luas daripada pemerintah semata. Dunia usaha dapat membantu melalui pengembangan kapasitas dan akses pasar, sedangkan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian serta pendampingan. Organisasi masyarakat mempunyai kedekatan dengan komunitas sehingga dapat membantu menjangkau kelompok yang membutuhkan. Media dan ruang digital juga dapat digunakan untuk memperluas edukasi mengenai kesetaraan kesempatan dan perlindungan perempuan. Kolaborasi antarpihak memungkinkan program berjalan lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada satu institusi. Pemerintah daerah dapat mengambil peranan sebagai penghubung agar berbagai sumber daya tersebut bergerak menuju tujuan yang sama.
Raihan The Sraya Recognition bagi Gubernur Kalimantan Selatan pada akhirnya menjadi apresiasi sekaligus tanggung jawab untuk memperkuat pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan. Pengakuan tersebut diharapkan mendorong lahirnya program yang semakin konkret dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, pendidikan, keterampilan, perlindungan, dan kepemimpinan perempuan. Dampak kebijakan perlu dirasakan hingga tingkat keluarga dan komunitas, termasuk oleh perempuan yang tinggal jauh dari pusat perkotaan. Evaluasi dan pemutakhiran program juga harus terus dilakukan agar kebijakan mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan perempuan bukan hanya berkaitan dengan kesetaraan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan secara keseluruhan. Dengan komitmen yang konsisten, Kalimantan Selatan mempunyai peluang memperluas kontribusi perempuan sebagai salah satu kekuatan utama pembangunan daerah.