Jakarta, 20 Oktober 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota sinema yang mampu bersaing dengan pusat industri perfilman internasional. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri film nasional, mulai dari produksi hingga distribusi. Pramono menilai bahwa perfilman Indonesia memiliki potensi besar untuk menjangkau pasar internasional apabila mendapatkan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai. Pengembangan industri tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan Jakarta Film Summit dan Jakarta Economic Forum 2026 yang berlangsung pada 20–21 Oktober di Park Hyatt Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri perfilman, investor, serta berbagai pihak yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif. Forum tersebut mengangkat pembahasan mengenai penguatan daya saing Jakarta melalui pengembangan industri kreatif yang berkelanjutan. Kehadiran para profesional perfilman dari dalam dan luar negeri diharapkan membuka peluang kerja sama produksi maupun distribusi film. Pemerintah daerah juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan berbagai fasilitas yang dapat mendukung aktivitas produksi audiovisual. Melalui kolaborasi lintas sektor, Jakarta diharapkan semakin menarik bagi investor dan rumah produksi internasional.
Pramono memandang industri perfilman bukan hanya sebagai sarana hiburan, melainkan juga sektor ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Aktivitas produksi film melibatkan banyak bidang usaha, mulai dari penyediaan perlengkapan produksi, transportasi, penginapan, hingga layanan konsumsi. Keterlibatan berbagai sektor tersebut dapat memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Selain itu, industri film membutuhkan tenaga kerja dengan beragam keterampilan, termasuk penulis skenario, sutradara, editor, animator, dan tenaga teknis. Apabila ekosistem perfilman berkembang secara konsisten, kontribusinya terhadap perekonomian Jakarta berpotensi semakin meningkat. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan industri kreatif.
Salah satu langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memberikan insentif fiskal bagi industri perfilman nasional. Pemerintah daerah menerapkan keringanan sebesar 50 persen atas pajak tertentu yang berkaitan dengan tontonan film nasional. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih besar bagi pelaku industri dalam mengembangkan produksi dan meningkatkan kualitas karya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan potongan biaya penggunaan sejumlah lokasi syuting yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat mengurangi sebagian beban produksi yang selama ini menjadi tantangan bagi rumah produksi. Dengan biaya yang lebih efisien, pelaku industri memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan proyek film baru.
Penguatan ekosistem perfilman juga dilakukan melalui pembentukan Jakarta Film Commission yang diluncurkan pada Juni 2026. Lembaga tersebut memiliki fungsi memfasilitasi kebutuhan produksi film dan audiovisual, termasuk penyediaan informasi serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kehadirannya diharapkan mampu menyederhanakan proses yang sebelumnya membutuhkan komunikasi dengan banyak instansi. Pemerintah daerah juga mengembangkan layanan Filming in Jakarta untuk mempermudah akses bagi sineas nasional maupun internasional. Kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat rumah produksi untuk memilih Jakarta sebagai lokasi pengambilan gambar. Dengan pelayanan yang lebih terintegrasi, proses produksi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain memperbaiki fasilitas produksi, pemerintah daerah berupaya memperluas jaringan kerja sama dengan pelaku industri perfilman global. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah membangun komunikasi dengan perusahaan layanan streaming internasional, termasuk Netflix. Kerja sama tersebut membuka peluang bagi pengembangan sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kualitas produksi audiovisual. Jakarta juga memiliki potensi besar sebagai lokasi pengambilan gambar karena menawarkan beragam karakter kawasan perkotaan, bangunan bersejarah, dan kekayaan budaya. Keunikan tersebut dapat menjadi daya tarik bagi pembuat film yang membutuhkan latar cerita dengan identitas kuat. Pemerintah berharap peningkatan aktivitas produksi internasional turut memperkenalkan Jakarta kepada penonton dari berbagai negara.
Penyelenggaraan festival film menjadi bagian penting lainnya dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema. Jakarta Film Week 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21–25 Oktober dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan sineas dan masyarakat. Festival tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan bagi pembuat film, pelaku industri, serta penonton untuk bertukar gagasan dan membangun jejaring. Kehadiran festival juga dapat membuka kesempatan bagi karya sineas muda untuk memperoleh perhatian lebih luas. Selain itu, kegiatan perfilman berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggaraan. Pemerintah daerah menilai bahwa pengembangan industri film harus berjalan seiring dengan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya kreatif nasional.
Ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota sinema membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas kreatif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar sineas Indonesia mampu memenuhi standar produksi internasional. Di samping itu, akses pembiayaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perluasan jaringan distribusi perlu terus diperkuat. Pramono berharap pengembangan industri perfilman dapat membantu memperkenalkan identitas budaya Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Jakarta. Dengan kebijakan yang mendukung serta kolaborasi antarpelaku industri, film nasional diharapkan memiliki peluang semakin besar untuk menjangkau penonton dunia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai pusat ekonomi kreatif yang produktif, inklusif, dan berdaya saing global.