Jakarta, 19 Oktober 2026 – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan turunnya hujan sebagai solusi untuk memadamkan kebakaran yang terus meluas. Penanganan harus dilakukan secara aktif melalui pengerahan personel, peralatan, serta koordinasi antarlembaga terkait. Instruksi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas perekonomian. Upaya pemadaman juga perlu dilakukan bersamaan dengan pencegahan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah karena sejumlah daerah menghadapi peningkatan risiko kebakaran akibat kondisi cuaca kering dan keberadaan lahan yang mudah terbakar. Wilayah dengan kawasan gambut membutuhkan perhatian khusus karena api dapat merambat hingga ke lapisan bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman lebih sulit dibandingkan kebakaran pada lahan mineral biasa. Api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyala kembali apabila bagian bawah tanah belum sepenuhnya basah. Oleh sebab itu, penanganan karhutla memerlukan pendekatan teknis yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah terdampak. Pemerintah daerah juga dituntut meningkatkan pengawasan terhadap kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pengerahan personel gabungan menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pemadaman. Petugas dari berbagai unsur, termasuk aparat keamanan, lembaga penanggulangan bencana, dan tim pemadam kebakaran, dapat dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain melakukan pemadaman langsung, personel juga bertugas memantau perkembangan titik panas dan memastikan api tidak merambat menuju permukiman warga. Penggunaan peralatan pemadam harus disesuaikan dengan akses menuju lokasi kebakaran serta ketersediaan sumber air. Pada wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, dukungan pemadaman dari udara dapat menjadi pilihan apabila kondisi dan sumber daya memungkinkan. Koordinasi yang baik diperlukan agar seluruh upaya penanganan berjalan efektif dan tidak saling tumpang tindih.
Arahan terbaru tersebut disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa Presiden meminta seluruh jajaran bergerak secara masif, terukur, dan segera. Salah satu langkah yang diperintahkan adalah pengerahan pesawat Hercules untuk mendukung operasi modifikasi cuaca menggunakan es kering atau dry ice. Sebelumnya, operasi tersebut telah memanfaatkan pesawat Casa. Penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan operasi udara di wilayah terdampak.
Presiden juga memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengoptimalkan dukungan personel dan sarana yang tersedia. Operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu strategi yang dijalankan bersamaan dengan pemadaman langsung di darat. Teknologi tersebut bertujuan memanfaatkan kondisi atmosfer yang memungkinkan terjadinya hujan melalui penyemaian bahan tertentu pada awan. Namun, keberhasilannya bergantung pada kondisi meteorologi sehingga tidak dapat menggantikan seluruh upaya pemadaman. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pelaksanaan berbagai metode secara bersamaan untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Dalam rapat penanganan sebelumnya pada 12 Oktober 2026, pemerintah melaporkan bahwa sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih berada dalam proses pemadaman. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi dua wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar karena kondisi kebakaran yang masih cukup berat. Pemerintah juga telah mengerahkan lebih dari 60 ribu personel gabungan untuk mendukung operasi darat. Sementara itu, operasi pemadaman dari udara terus diupayakan meskipun jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap menjadi kendala di sejumlah lokasi.
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan pada kawasan hutan dan lahan, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Selain itu, penurunan kualitas udara dapat mengganggu kegiatan belajar, transportasi, dan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya layanan kesehatan, informasi kualitas udara, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Langkah pencegahan juga harus dilakukan melalui pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar aturan menjadi bagian penting dari upaya penanganan jangka panjang.
Instruksi Presiden Prabowo untuk menangani karhutla secara masif menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada perubahan cuaca. Pengerahan pesawat Hercules, penguatan operasi modifikasi cuaca, serta penambahan dukungan personel menjadi bagian dari langkah percepatan pemadaman. Pemerintah juga dituntut memastikan seluruh tindakan dilakukan secara terkoordinasi agar penggunaan sumber daya menghasilkan dampak yang optimal. Selain memadamkan titik api yang masih aktif, perhatian perlu diberikan pada pemulihan kawasan terdampak dan pencegahan kebakaran berulang. Pengawasan terhadap kondisi lahan gambut dan peningkatan kesiapsiagaan daerah menjadi langkah penting dalam menghadapi musim kering berikutnya. Dengan penanganan yang berkelanjutan, pemerintah berharap kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampak kabut asap terhadap masyarakat semakin berkurang.