Jakarta, 26 Oktober 2026 – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian seiring munculnya angka Rp18.135 per dolar AS. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap meningkatnya tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui pembayaran utang luar negeri dan belanja pemerintah yang menggunakan mata uang asing. Pergerakan rupiah juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang impor serta biaya produksi di dalam negeri. Apabila pelemahan berlangsung berkepanjangan, pemerintah berpotensi menghadapi kebutuhan belanja yang lebih besar dibandingkan perhitungan awal anggaran.
Nilai tukar rupiah merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam penyusunan APBN, pemerintah menetapkan asumsi kurs sebagai dasar menghitung penerimaan dan pengeluaran tertentu. Ketika nilai tukar aktual bergerak jauh dari asumsi tersebut, sejumlah komponen anggaran dapat mengalami perubahan. Pelemahan rupiah membuat kewajiban pembayaran dalam dolar AS membutuhkan lebih banyak dana apabila dihitung menggunakan mata uang domestik. Kondisi tersebut dapat menambah tekanan fiskal, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara.
Salah satu komponen yang berpotensi terdampak adalah pembayaran bunga dan pokok utang pemerintah dalam mata uang asing. Ketika rupiah melemah, nilai kewajiban tersebut meningkat dalam perhitungan rupiah meskipun jumlah pembayaran dalam dolar tidak berubah. Pemerintah perlu memperhitungkan perubahan tersebut dalam pengelolaan kas dan strategi pembiayaan anggaran. Namun, dampaknya terhadap keseluruhan APBN tetap bergantung pada besarnya porsi utang valuta asing, jadwal pembayaran, dan kebijakan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, pelemahan kurs tidak secara otomatis menyebabkan defisit membesar dalam jumlah yang sama.
Tekanan terhadap anggaran semakin besar ketika pelemahan rupiah berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Indonesia masih membutuhkan impor minyak untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi domestik sehingga kenaikan harga minyak dan dolar dapat memperbesar biaya pengadaan. Analis mata uang Ibrahim Assuaibi menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan kompensasi kepada Pertamina. Walaupun harga minyak yang lebih tinggi juga dapat menambah penerimaan negara dari sektor migas, kenaikan penerimaan tersebut belum tentu cukup untuk menutup tambahan pengeluaran. Risiko inilah yang menjadi perhatian dalam menjaga defisit APBN tetap sesuai sasaran.
ANTARA News
Berdasarkan data perdagangan Senin (26/10/2026), rupiah ditutup melemah 55 poin atau 0,30 persen dari posisi sebelumnya Rp18.080 menjadi Rp18.135 per dolar AS. Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia tercatat berada pada Rp18.116 per dolar AS, melemah dibandingkan posisi sebelumnya Rp18.069. Perbedaan angka tersebut mencerminkan penggunaan mekanisme penetapan kurs yang tidak sama. Pelemahan pada kedua indikator menunjukkan tekanan terhadap mata uang domestik masih berlangsung. Pergerakan ini menjadi perhatian pelaku pasar karena berkaitan dengan biaya impor, inflasi, dan persepsi investor terhadap kondisi ekonomi nasional.
Menurut perhitungan sensitivitas APBN 2026 yang disampaikan Ibrahim, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp800 miliar. Sementara itu, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 0,1 poin persentase dapat memperbesar defisit sekitar Rp1,9 triliun. Dampak yang lebih besar muncul dari perubahan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Setiap kenaikan ICP sebesar satu dolar AS per barel diperkirakan dapat menambah defisit hingga Rp6,8 triliun. Angka-angka tersebut merupakan estimasi sensitivitas anggaran, bukan tambahan defisit yang otomatis terjadi pada setiap perubahan pasar.
Bisnis.com
Tekanan harga minyak juga terlihat dari perbedaan antara asumsi APBN dan perkembangan harga aktual. APBN 2026 menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 dolar AS per barel, sedangkan realisasi hingga September mencapai sekitar 91,9 dolar AS per barel. Kenaikan tersebut meningkatkan kebutuhan anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Hingga akhir September 2026, belanja subsidi dan kompensasi pemerintah telah mencapai Rp376,8 triliun atau meningkat sekitar 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, peningkatan realisasi belanja tersebut juga dipengaruhi perubahan mekanisme pembayaran kompensasi kepada badan usaha milik negara.
Bisnis.com
Di tengah meningkatnya tekanan eksternal, pemerintah masih berupaya menjaga kondisi fiskal agar tetap terkendali. Hingga akhir September 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp2.660,5 triliun. Dengan demikian, defisit APBN berada pada Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran masih berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Namun, perkembangan nilai tukar, harga minyak, dan imbal hasil surat utang tetap memerlukan pengawasan hingga akhir tahun.
Kementerian Keuangan
Pelemahan rupiah ke Rp18.135 per dolar AS menjadi pengingat bahwa stabilitas nilai tukar memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan keuangan negara. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan belanja, perlindungan daya beli masyarakat, serta pengendalian risiko pembiayaan di tengah ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor serta mengurangi dampak gejolak pasar terhadap perekonomian. Apabila tekanan harga minyak dan nilai tukar terus berlanjut, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin terbatas. Meski demikian, besarnya defisit akhir tahun tetap akan ditentukan oleh keseluruhan perkembangan penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN, bukan hanya oleh pelemahan rupiah.