Jakarta, 9 Oktober 2026 – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencana menyiarkan secara langsung eksekusi mati terhadap Nidal Malik Hasan, mantan mayor Angkatan Darat AS yang terbukti membunuh 13 orang di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009. Keputusan tersebut menjadi perhatian internasional karena berpotensi mencatat sejarah sebagai eksekusi militer pertama di AS yang disiarkan langsung kepada publik. Eksekusi dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026 dengan metode regu tembak. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan masyarakat akan diberikan kesempatan menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Pengumuman itu sekaligus memunculkan perdebatan mengenai transparansi hukuman mati dan batasan etika dalam pelaksanaannya.
Nidal Hasan merupakan mantan psikiater militer yang melakukan penembakan massal di Fort Hood pada 5 November 2009. Saat kejadian, Hasan masih berpangkat mayor dan bertugas dalam lingkungan Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia melepaskan tembakan di sebuah pusat pemrosesan personel militer yang saat itu dipenuhi tentara yang sedang menjalani berbagai keperluan administrasi dan kesehatan. Serangan tersebut menewaskan 13 orang dan menyebabkan 32 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa itu kemudian tercatat sebagai salah satu penembakan paling mematikan di fasilitas militer Amerika Serikat.
Setelah melalui proses pengadilan militer, Hasan dinyatakan bersalah pada Agustus 2013 atas sejumlah dakwaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan perwira tersebut. Hasan sebelumnya mengakui keterlibatannya dalam penembakan dan mengaitkan tindakannya dengan konflik militer Amerika Serikat di sejumlah negara. Sejak penangkapan, ia mengalami kelumpuhan akibat luka tembak yang dideritanya ketika aparat menghentikan serangan. Proses hukum berlangsung selama bertahun-tahun sebelum pemerintah akhirnya menetapkan jadwal pelaksanaan eksekusi.
Rencana eksekusi mendapatkan persetujuan Presiden Donald Trump setelah melalui proses administratif di lingkungan militer. Persetujuan presiden diperlukan karena pelaksanaan hukuman mati berdasarkan sistem peradilan militer Amerika Serikat memiliki ketentuan khusus. Pemerintah kemudian menetapkan metode regu tembak sebagai cara pelaksanaan hukuman. Eksekusi direncanakan berlangsung di Fort Hood pada 3 Desember 2026 pukul 13.00 waktu setempat. Pemilihan lokasi tersebut menjadikan pangkalan tempat terjadinya penembakan sebagai lokasi pelaksanaan hukuman terhadap Hasan.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth mendukung keputusan penggunaan regu tembak dan menyatakan eksekusi tersebut akan dilakukan secara terbuka. Menurutnya, masyarakat perlu memahami konsekuensi serius dari tindakan kriminal yang menimbulkan banyak korban jiwa. Seorang pejabat Pentagon kemudian mengonfirmasi bahwa pelaksanaan hukuman direncanakan untuk disiarkan secara langsung. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci platform yang akan digunakan maupun mekanisme akses bagi masyarakat. Informasi tambahan mengenai penyelenggaraan siaran dijadwalkan disampaikan kemudian.
Rencana tersebut menjadi peristiwa bersejarah karena militer Amerika Serikat sudah lebih dari enam dekade tidak melaksanakan hukuman mati. Eksekusi militer terakhir dilakukan pada 1961, sedangkan penggunaan regu tembak oleh militer terakhir tercatat pada 1945. Apabila terlaksana sesuai rencana, eksekusi Hasan akan menjadi penggunaan kembali metode tersebut setelah lebih dari delapan dekade. Penayangan secara langsung juga menjadi langkah yang belum pernah dilakukan dalam pelaksanaan hukuman mati militer Amerika Serikat. Kebijakan tersebut menandai perubahan besar dalam cara pemerintah memperlihatkan proses eksekusi kepada publik.
Di sisi lain, keputusan menyiarkan eksekusi memunculkan pertanyaan mengenai aspek hukum dan etika. Sejumlah kalangan menilai keterbukaan proses hukuman perlu dibedakan dari penyiaran langsung tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang. Perdebatan juga mencakup perlindungan martabat manusia, dampak psikologis terhadap penonton, serta kemungkinan penggunaan rekaman di luar konteks. Aturan mengenai saksi pelaksanaan eksekusi militer selama ini tidak secara otomatis mengatur penyiaran kepada masyarakat luas. Karena itu, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus Nidal Hasan kembali mengingatkan publik pada tragedi Fort Hood yang menewaskan 13 orang dan meninggalkan dampak mendalam bagi keluarga korban serta komunitas militer Amerika Serikat. Setelah hampir 17 tahun sejak penembakan, pemerintah kini bersiap menjalankan hukuman mati yang telah dijatuhkan pengadilan. Namun, keputusan menyiarkan eksekusi secara langsung membuat perkara ini berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai sistem peradilan dan pelaksanaan hukuman mati. Pentagon masih perlu menjelaskan mekanisme teknis serta ketentuan yang mengatur akses publik terhadap siaran tersebut. Jika rencana berjalan sesuai jadwal, 3 Desember 2026 akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah pelaksanaan hukuman mati militer Amerika Serikat.